MAKALAH PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA PRESIDEN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
(PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI)
Makalah ini diajukan untuk memenuhi Tugas Mata Pelajaran
Sejarah Indonesia
Disusun Oleh:
Dendy Rangga Guntara (XII MIPA
4)
Maulana Nur Ardian (XII MIPA 4)
SMAN I CIKEMBAR
2015/2016
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar
Belakang
Kondisi politik dan perekonomian Indonesia pada
masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa.
Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah
baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak.
Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun
sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak
positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian
Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil
mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan
kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia.
Namun setelah
beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah
berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
I.2. Tujuan
Ø
Memenuhi tugas Mata
Pelajaran Sejarah Indonesia.
Ø
Memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
1) Politik
Dalam pemilu
legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih
7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai
Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya
bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai
Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan
Partai Bulan Bintang.
Kemudian di
pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu
Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.
Pada periode
kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir
pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua
pada 7 Mei 2007.
Pada periode
kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal
dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi
di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai
Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari
setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan
pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY
mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk
ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam
kabinet.
Konsep Trias Politika
(Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami
perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya
berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan
kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar
terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil
rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk
pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih
dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Di Indonesia sendiri, selama
masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan
yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari
hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih
calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu
menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam
konteks pembentukan negara yang demokratis.
Politik pencitraan merupakan
salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil
hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua
pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia
tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di
mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut,
Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks
internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal,
politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya,
yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari
lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai
mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih
kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara
di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan
sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat,
dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa
simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan
SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan
introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu
dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi
simpatik atasnya.
2) Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan
masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang
mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan
manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh,
gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di
Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai
kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah
kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi
beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya
Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan
solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan
bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi
bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan
usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum
nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang selama ini
dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam
beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang
sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai
bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri
almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi
ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam
penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan
selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan
dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil,
antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus
persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan
meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain.
Pemberantasan terorisme yang
sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan
pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku
terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer.
Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti
Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat
diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari
bumi Indonesia.
Masalah utama yang menjadi
tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih dicurigai
sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah sedikit memudar
dengan beberapa tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa tebang pilih,
yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan
SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke
pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan
Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan
sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen terhadap pemberantasan
korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan tetapi harus diwujudkan
dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan politik dari pemerintahan SBY
sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan adanya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang
menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai
alat perseteruan terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan
mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini
masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih
juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus
pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran,
seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang
juga extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi merupakan tanggung
jawab dan diperlukan kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
seluruh lembaga negara yang ada.
Ada juga masalah lemahnya
diplomasi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan negara lain
baik yang menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah
ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara
terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia
terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara
lain, apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang
sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional.
Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi
Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di
dalam Negara Indonesia.
Kasus-kasus yang dialami warga
negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang
menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai
pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan
tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara
Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi
Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat
dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti
dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan
daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya
warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri
selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam
kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara Indonesia
dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan
penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti
kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat
agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari
negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih
ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia
mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi
negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.
Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-fisik, antara lain yang
menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi
sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista.
Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk
mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa
2009-2014 mendatang.
3) Ekonomi
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia,
atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada
tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi
pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum
terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
Bank Indonesia
(BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen
pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek
ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang
dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama
era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan
ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang
pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih
perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada
tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK
selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.
Kebijakan menaikkan harga BBM 1
Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi
perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan
harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga
minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi
Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan
selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005
(YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40%
dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun
naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai
pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang
mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005
sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi
17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY)
yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku
bunga simpanan di dunia perbankan.
Jumlah
Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah
pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya
persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1
persen pada tahun 2009.
|
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
|
2009
|
|
8.2% ????
|
|
Koalisi Organisasi Masyarakat
Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan
utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Berdasarkan catatan koalisi,
utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun
terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun
posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun.
Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala,
pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang
dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa
yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan
pemerintahan SBY.
4) Pendidikan
Pendidikan merupakan hal
mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan
dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya
adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah
dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang
memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah,
serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan
menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran
minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan
terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada
tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara fundamental
kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin
mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif,
inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta
peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu
menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas
intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan
program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan
bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan
semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan
melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat
(terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini
dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam
akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan
rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta
pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan
bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan
anaknya ke bangku sekolah.
5) Sosial
Presiden SBY berhasil meredam
berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai
menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu.
Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga semakin
marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga telah
dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak
disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah
telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar.
Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban
para pejuang jurnalistik.
6) Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di
masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya
warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.
Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan
pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
BAB III
PENUTUP
III.1. Simpulan
Pada masa pemerintahan
Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang.
Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat.Namun,
terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu
pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai
sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam
beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada
masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru
tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah
mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski
begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan
masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
III.2. Kritik dan Saran
Kami menyadari bahwa dalam penulisan
makalah ini jauh dariu kata sempurna dan apa yang diekspetasikan, maka dari itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan
dimasa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
